Komisi IV DPR RI Nilai Teknologi Informasi BROL di Perancak Sangat Luar Biasa

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai teknologi informasi pada sistem pengawasan berbasis radar yang ada di Badan Riset Observasi Laut (BROL) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Perancak, Jembrana, Bali sangat luar biasa. Sistem pengawasan berbasis satelit yang mampu mendeteksi semua aktivitas  yang ada di laut dan darat  ini berfungsi untuk menjaga potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

“Saya mewakili anggota Komisi IV DPR dan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR menyampaikan terima kasih yang luar biasa, tadi kita melihat teknologinya di BROL sangat luar biasa. Ternyata salah satunya saya orang kampungan juga, 12 tahun di Komisi IV DPR saya merasa bodoh dan merasa ketinggalan kalau di KKP itu ada suatu tempat yang demikian canggih untuk memantau aktivitas di laut atau di darat, ” papar Sudin saat memberikan sambutan usai meninjau Sistem Pengawasan Berbasis Radar bersama  Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di BROL Perancak, Jembrana, Bali, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa dan Kualitas Ekonomi Kerakyatan, Rombongan Kabupaten Sukamara Sambangi Batam

Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan dari sembilan platform yang akan dikembangkan untuk mengawasi seluruh pergerakan di laut, baru dua yang sudah dapat diaplikasikan dan membutuhkan biaya kurang lebih Rp70 miliar akan menjadi pemikiran Komisi IV DPR. Dua aplikasi yang sudah dapat dioperasikan BROL antara lain untuk mendeteksi praktik illegal unreported and unregulated (IUU) fishing dan tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia.

“Tadi juga kita melihat perkembangan yang akan dicapai dan apa yang diinginkan, hanya tadi saya bertanya, benar nggak sembilan (platform) ini berjalan, langsung disambut Pak Budi (Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan) alhamdulillah baru dua, jadi masih kurang tujuh. Kalau satu item itu kurang lebih Rp10 miliar berarti kurangnya Rp70 milliar hanya untuk software-nya harus menjadi pemikiran Komisi IV DPR, ” jelasnya.

Baca juga: Temui Gubernur Sulsel, Menteri PPPA Dorong Percepatan Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Sudin menyampaikan dengan teknologi yang dimiliki mudah-mudahan kita dapat mendeteksi pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia. “Kalau kita melihat tempat ini yang sudah bagus semuanya, Insya Allah sebelum orang mencuri ikan kita sudah tahu, ” imbuh Sudin sembari menyinggung masalah anggaran yang mengalami pemotongan, termasuk anggaran KKP. Menurutnya ini menjadi tantangan seluruh Anggota Komisi IV DPR bahwa perairan negara Indonesia yang demikian luas perlu pengawasan ekstra dan butuh  anggaran yang cukup.

“Negara kita negara yang sangat besar sekali,   yang sangat luar biasa besar. Contoh Kalimantan itu satu setengah Pulau Jawa, belum Bali. Bagaimana kita mau menjaga kedaulatan kelautan kita kalau anggarannya kecil sekali. Ini tadi kita lihat sangat hebat sekali. Tapi bagaimana kalau kapal patrolinya hanya bekerja 100 hari dalam setahun, bagaimana mau menangkap kapal asing yang mencuri ikan di Indonesua, bagaimana mau menjaga kedaulatan kelautan Indonesia. Ini menjadi tantangan kita semua Anggota Komisi IV DPR, ” terang Sudin.

Baca juga: Kunja di UPT Eks Karesidenan Pati, Wamenkumham Apresiasi Pemenuhan Standar Pelayanan

Ia mengungkapkan cukup kaget adanya pemotongan dan pemotongan ketika rapat kerja membahas anggaran 2022 dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia bersama Menteri KKP dan Sekjen KKP berkomitmen untuk segera membelanjakan anggaran di bulan Januari agar ketika anggaran habis bisa langsung menyampaikan ABT (anggaran biaya tambahan) .

“Saya juga kemaren kaget sekali kok ada pemotongan-pemotongan (anggaran) lagi. Maka komitmen kemarin Pak Menteri, Pak Sekjen dan saya, kalau bisa begitu go Januari segera dibelanjakan dan dihabiskan uangnya. Kalau sudah habis Insya Allah mudah-mudahan ada ABT, ” kata legislator daerah pemilihan Lampung ini.

Baca juga: Silaturahmi Ke PBNU, Kapolda Metro: Tingkatkan Sinergi Bangun NKRI

Jika dibandingkan negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Thailand, menurutnya,   Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa sekali. Jika  dulu sumber daya alam yang habis dikuras adalah kayu dan yang tinggal hanyalah hutan gundul, Sudin berharap nasib perikanan jangan sampai seperti kayu. 

Sudin mengimbau kepada seluruh jajaran BROL Perancak untuk tetap semangat bekerja. “Saya berharap dalam situasi pandemi Covid-19 ini kepada teman-teman di BROL Perancak tetap semangat untuk bekerja. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga kedaulatan kelautan negara Republik Indonesia.” tegasnya.

Baca juga: Pandemi Belum Berakhir, Junaidi Auly Salurkan Bahan Pokok Di Mesuji

Ia juga berharap di setiap kapal patroli memiliki Monitoring Control at Surveillance yang berteknologi tinggi. “Sebagaimana tadi disebutkan BROL dibangun pada tahun 2005 masih menggunakan teknologi SMS. Saya berharap juga akan datang teknologinya akan lebih cepat, terus di-upgrade, apalagi Menteri KKP sekarang kalau bicara teknologi itu sudah ada dalam pemikirannya. Karena beliau orang IT, ” tandas Sudin.

Selain meninjau sistem pengawasan berbasis radar, Tim Kunspek Komisi IV DPR juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk meminta masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang 1990 tentang Konservasi Daya Aĺam Hayati dan Ekosistemnya dengan narasumber Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Andi Rustandi dan Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno.

Turut serta dalam peninjauan ke BROL Perancak, Anggota Tim Kunspek Komisi IV DPR antara lain I Made Urif, Yohanis Fransiskus Leman, Julie Sutrisno, Abdullah Tuasikal, Muhammad Syafrudin dan Johan Rosihan. Turut hadir, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno dan Staf Ahli Menteri KP Budi Sulistyo.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, mewakili Menteri KKP, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo menyampaikan bahwa untuk mendukung pengawasan kedaulatan kelautan Indonesia saat ini yang sedang dikembangkan dalam penelitian adalah bagaimana mengawasi sumber daya pesisir hingga pengawasan tentang kebencanaan baik di pesisir maupun bencana di laut seperti sampah laut dan lain-lain.

Budi menjelaskan, upaya ini merupakan  bagian dari penguatan untuk mengenal sumber daya nusantara dari awal yang sampai pada pelaksanaan pemanfaatannya bisa dipantau dan pengawasannya bisa dilakukan secara terintegrasi. Dan yang menjadi tantangan adalah ketiga komponen antara lain hardware,  software dan brainware harus berjalan dengan lancar.

Baca juga: Dirjend HAM Kunja ke Lapas Narkotika Purwokerto

KKP meminta dukungan Komisi IV DPR untuk revitalisasi hardware yang merupakan bagian dari perangkat pendukung alat pengelolaan sumber daya  kelautan dan perikanan yang transfaran terukur dan bisa menimbulkan dampak ekonomi yang sesuai dengan yang diharapkan sumber daya kelautan dan perikanan. Dan berbicara pemanfaatan data dan informasi ini sesuai yang diamanatkan dalam program besarnya Bappenas yaitu pembangunan big data. Di BROL dari sembilan  platform yang sudah berjalan baru dua, dan sisanya masih dalam riset. (sc/sf)