Komisi V DPR RI Pantau Penyekatan Mudik di KM 31 Tol Cikampek

JAKARTA - Pemerintah telah secara resmi melakukan penyekatan di KM 31 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mulai Kamis (6/5) pukul 00:00 WIB. Sejak kebijakan tersebut berlaku, petugas dari Kepolisian dan Kementerian Perhubungan melakukan penjagaan dan pemeriksaan kendaraan yang melintas di lokasi penyekatan tersebut. Jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka akan diarahkan untuk memutar balik lagi.

Baca juga: Bersama Ketua TP PKK, Walikota Bitung Sambangi Kabupaten Kudus Jawa Tengah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi menyampaikan, aparat yang bertugas di lapangan terutama di Tol Cikampek tersebut telah melakukan pekerjaannya dengan baik, mulai dari antisipasi membludaknya kendaraan hingga kesiapsiagaan para aparatnya.

Baca juga: Amsakar Terima Kunjungan Bupati Blitar Rini Syarifah

“Kami dari Komisi V DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke KM 31 Tol Cikampek untuk memastikan kebijakan pelarangan mudik tahun 2021 ini bisa berjalan dengan baik. Kami melihat proses yang terjadi di lapangan seperti ap. Dan Alhamdulillah aparat dan semua pihak yang terkait dengan kebijakan pelarangan mudik ini berjalan dengan baik, ” ungkap Arwani di KM 31 Tol Cikampek, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Pandemi Belum Berakhir, Junaidi Auly Salurkan Bahan Pokok Di Mesuji

Arwani berharap, hal ini (pelarangan mudik) betul-betul dapat dipahami oleh semua masyarakat. “Kita apresiasi pada para petugas di lapangan untuk tetap menggunakan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sebaik-baiknya, sehingga sanksinya paling jika memang tidak memenuhi persyaratan, ya disuruh balik gitu aja saya kira, ” ungkapnya.

Baca juga: Evaluasi Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Komisi A DPRD Jatim Temui KPU RI

politisiFraksi PPP ini juga menyampaikan, mudik merupakan sebuah tradisi, membudaya dan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesi bukan hanya umat Islam saja. “Sehingga kita, yaa kita mempunyai tugas memberikan pemahaman kepada masyrakat, terutama kebijakan ini untuk kebaikan bersama, ” ujar Arwani.

Baca juga: Gubernur Sulsel Hadiri Undangan Jamuan Makan Malam Presiden Singapura di Istana Presiden

“Yang penting justru adalah bagaimana kita memberikan pemahaman seluruh komponen masyarakat. Alhamdulillah para ulama, pimpinan perusahaan, lalu juga pejabat di kementrian semuanya jadi semua bersatu padu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, ” terangnya.

Ditegaskan Arwani, kebijakan larangan mudik justru untuk keselamatan semua, untuk keselamatan keluarga, maka harus dihormati bersama. “Kita berlebaran bersama keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya kira pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk meminimalisir dampak kerugian, dampak mudharat yang akan menimpa kita saya kira itu, ” imbaunya.

Pada kesempatan yang sama Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo sampaikan bahwa dari hasil pengamatan tadi malam (Kamis, 06/05) volume masyarakat yang mudik sudah berkurang dibandingkan hari pertama penyekatan mudik.

Baca juga: Bertemu Menpora, Maurits Sampaikan Berbagai Program Olah Raga Penunjang Pariwisata Kota Bitung

“Hari pertama kita sudah bisa sekat 1258 untuk kedua titik Cikupa dan di Cikarang Barat ini tetapi tadi malam itu jumlahnya baru puluhan, jadi saya pikir volumenya sudah jauh menurun mudah-mudahan kedepan masyarakat lebih sadar dan untuk mematuhi anjuran dari pemerintah, ” ujar Sambodo.

“Sudah kondusif. kita juga bisa melaksanakan pemeriksaan lebih lama karena traffic nya juga tidak terlalu tinggi seperti kemarin sehingga buka tutup nya itu bisa kita laksanakan dengan lebih baik. Dan buka tutup ini akan situasional nanti lihat perkembangan, ” ujarnya. (skr/es)

Baca juga: Dirjend HAM Kunja ke Lapas Narkotika Purwokerto