Fraksi NasDem: Kebijakan Fiskal dan Target Pajak Harus Jelas Terukur

JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPR RI memberikan beberapa catatan penting terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. Catatan penting yang disampaikan antara lain yakni mengenai realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 senilai Rp1.647, 7 triliun atau 96, 93 persen dari target APBN Tahun Anggaran 2020. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285, 1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp343, 8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 18, 8 triliun.

“Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa secara realisasi dari target sudah cukup tinggi, namun bagi Fraksi Partai NasDem penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu pemerintah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak. Terlebih lagi dampak dari melemahnya penerimaan pajak akibat pandemi covid-19 yang membatasi aktifitas ekonomi, ” ucap Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Bupati Banyumas Sampaikan Tiga Raperda ke DPRD Banyumas, Masyarakat Wajib Tahu

Willy mengatakan, realisasi belanja negara mencapai Rp2.595, 4 triliun atau 94, 7 persen dari APBN Tahun Anggaran 2020. Realisasi belanja negara naik 12, 3 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Terkait dengan kebutuhan belanja pemerintah yang semakin meningkat, Fraksi Partai NasDem mengharapkan pemerintah terus melakukan peningkatan kualitas efisiensi belanja non prioritas dan mandatoris pending agar output,  outcome, dan impact-nya mencapai tujuan yang diharapkan.

“Pemerintah harus menyiapkan kebijakan pasca krisis dan kebijakan fiskal jangka Panjang untuk menanggulangi dampak ekonomi yang berkepanjangan secara global akibat pandemi covid-19. Namun demikian Fraksi Partai NasDem mengapresiasi berbagai hasil pembangunan dari belanja negara yang secara nyata telah dirasakan oleh masyarakat diberbagai bidang, antara lain infrastruktur dan Pendidikan, ” ucapnya.

Baca juga: Pencapaian Predikat WTP Bukanlah Tujuan Ackhir dan Tanda Kesempurnaan

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menyatakan, Fraksi Partai NasDem meminta agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan stimulus perekonomian tahap penanganan pandemi Covid-19 agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran yang semakin meningkat sepanjang tahun ini dengan melakukan kebijakan yang tepat sasaran agar sektor riil bisa beroperasi kembali dan jumlah usaha yang mati bisa ditekan bersamaan dengan menekan tingkat PHK dan pengangguran, ” tutur Willy.

Baca juga: Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Asahan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021

Dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI tersebut, Fraksi Partai NasDem meminta seluruh stakeholder untuk bekerja secara tepat dan tanggap penuh keseriusan dalam menghadapi ketidakpastian global ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Serapan anggaran yang maksimal sekaligus tepat sasaran sekaligus tepat guna.

“Fraksi Partai NasDem meyakini seluruh usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi APBN sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasisudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19 serta ketidakpastian global yang menghantam dunia dari seluruh sektor, Fraksi Partai NasDem mengapresiasi seluruh usaha dan ikhtiar tersebut, ” pungkasnya. (dep/sf) 

Baca juga: DPRD Kota Parepare Setujui Ranperda Kota Layak Anak