Fraksi PDI Perjuangan DPR RI: Pemerintah Perlu Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

JAKARTA - Fraksi PDI-Perjuangan meminta pemerintah untuk terus meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para petani dan nelayan, khususnya dalam program yang ditetapkan dalam RAPBN TA 2022. Kesejahteraan petani dan nelayan tersebut salah satunya diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), di mana dalam RAPBN TA 2022 ditetapkan berada pada kisaran 102-104 dan 102-105.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/8/2021), Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends menyampaikan, dari data NTP dan NTN dari tahun 2010 sampai dengan 2020, Bangsa Indonesia pernah mencatat NTP tertinggi yaitu 115 di tahun 2012, dan NTN tertinggi yaitu 114 di tahun 2014.

Baca juga: Fraksi Partai Golkar DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Lebih Rinci Pengelolaan Risiko Pembiayaan dari Utang

Atas dasar itu, F-PDI Perjuangan berpendapat pemerintah masih dapat meningkatkan angka NTP dan NTN untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani dan nelayan sebagai bagian dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.

Selain itu, F-PDI Perjuangan juga meminta pemerintah dapat mendorong seluruh elemen bangsa agar timbul kebanggaan terhadap bangsa dan negaranya. “Sudah saatnya kita harus berubah, bukan lagi negara pemakai melainkan harus menjadi negara penghasil. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membentuk dan memfasilitasi semua penelitian guna kemajuan bangsa, ” ujar Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Hadiri Undangan Pansus DPRD Kota Semarang

Untuk mewujudkan hal ini, maka F-PDI Perjuangan berharap tanggung jawab ini tidak hanya di tangan eksekutif saja. Melainkan menjadi panduan yang memuat prinsip tentang pelaksanaan aspek politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan sehingga presiden dan kepala daerah memiliki visi dan misi yang sejalan.

“Pemerintah hendaknya menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran untuk mengantisipasi segala kemungkinan di masa yang akan datang. Sehingga, segala sesuatunya terukur dan terarah, ” ucap Mercy sebagaimana dalam pandangan F-PDI Perjuangan. (rdn/es)

Baca juga: Jawaban Walikota Bukittinggi Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah