Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai program Asesmen Nasional (AN) yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud - Ristek) untuk mengevaluasi sistem pendidikan menggantikan Ujian Nasional (UN) yang sudah dihapus, berbau politis dan SARA. Menurutnya, AN seharusnya memberi gambaran atas lingkungan belajar para peserta didik.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly: Akibat Anggap remeh Covid-19, Rupiah Terjun Bebas

Pandangan kritis Fikri dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (28/7/2021) mengingatkan, AN merupakan program yang digadang-gadang merupakan terobosan baru Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Namun, program ini malah bisa mengurangi kepercayaan publik. Penilaian berbau SARA dan politis tersebut, kata Fikri, terungkap dalam contoh pertanyaan survei yang sudah beredar luas.

Baca juga: Perkara Ancam Bunuh Wartawan Oleh Warga Desa Tlekung Berakhir Damai

Misalnya, "Saya lebih senang jika sekolah dipimpin oleh orang dengan agama/ kepercayaan yang sama dengan saya?" Ada lagi pertanyaan politis seperti "Presiden lebih baik dijabat seorang laki-laki daripada perempuan?" Begitulah dua contoh pertanyaan dalam AN yang dinilai Fikri cukup mengganggu.

Baca juga: Anggota DPR RI Komisi XI Junaidi Auly: 5 Alasan PKS Mendesak Pansus Jiwasraya

“Program perintis ini  jangan sampai carut marut di awal kelahirannya, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah lagi, ” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Pertanyaan yang beredar tersebut, lanjut Fikri, mirip survei jelang pemilihan presiden.

Baca juga: Lagi, Aksi Matel Rampas Motor Layaknya Begal Terjadi di Pandeglang

Sudah ada keluhan dari partisipan survei seperti guru dan kepala sekolah soal ini. “Pertanyaan dalam survei dianggap lebih menjurus ke preferensi politik dan SARA, " papar legislator dapil Jawa Tengah IX ini. Dijelaskannya, AN versi Kemendikbud-Ristek meliputi tiga komponen, yakni asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi dan numerasi, survei karakter; dan survei lingkungan belajar.

Baca juga: Dipicu korsleting arus pendek Dalam mobil Hangus Terbakar

Lebih jauh, Fikri menyinggung soal dasar hukum penyelenggaraan AN, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang katanya sudah ditarik untuk direvisi. “PP ini krusial, karena jadi dasar hukum untuk penyelenggaraan AN. Mas Nadiem sendiri yang bilang mau diajukan revisi” ujar Fikri. Bila dasar hukumnya masih dalam proses, pelaksanaan AN pun akan bermasalah. 

Fikri mendesak agar revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan. PP Nomor 57 Tahun 2021 dinilai tidak menghormati dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa. PP tersebut juga tidak memuat mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. (mh/sf)