Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian: Lima Klaster Sudah Ditetapkan Dalam RUU Praktik Psikologi

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi Komisi X DPR RI telah memetakan klaster masalah. Setidaknya ada lima klaster yang menjadi fokus perhatian Komisi X. Ternyata praktik psikologi mengalami perkembangan yang luar biasa. Di sinilah pentingnya regulasi untuk mengatur praktik psikologi.

Baca juga: Komisi II Serap Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin rapat, Senin (24/5/2021), mengungkapkan, lima klaster dalam RUU Praktik Psikologi adalah layanan praktik psikologi, pendidikan dan tenaga psikologi, tata kelola penjaminan mutu, kemitraan dan pembiayaan, dan organisasi profesi. Komisi X sudah mengundang banyak pakar psikologi dan organisasi profesi untuk memperkaya isi RUU ini.

Baca juga: Komisi V DPR RI Sepakati Usulan Presiden Tentang Perubahan UU Jalan

“Praktik psikologi memberi layanan yang fokus pada kesehatan mental individu yang berkaitan dengan lingkup kehidupan yang sangat luas. Mulai dari keluarga, pendidikan, hubungan sosial, sampai dengan perspektif karir dan peningkatan kinerja di berbagai bidang yang jauh lebih luas dari apa yang kami duga sebelumnya, " jelas Hetifah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Rapat Paripurna, Bupati dan Ketua DPRD Musi Banyuasin Sahkan 5 Peraturan Daerah

Bahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, praktik psikologi semakin dibutuhkan. Praktik ini dibutuhkan bagi dunia pendidikan, keluarga, industri, kesehatan, sosial, olahraga, sampai militer.  "Pendalaman RUU Praktik Psikologi kali ini khusus mengenai pengaturan umum dan pelayanan praktik psikologi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendalami beberapa hal yang jadi pertanyaan Panja, " ungkap politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Resmi Dibentuk

Empat kementerian terlibat langsung dalam penyusunan RUU ini, yaitu Kemendikbud-Ristek, Kemenkes, Kemensos, dan Kemenkum HAM. Dasar filosofis RUU tersebut mengambil amanat yang tertuang dalam alenia keempat UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan warga negara harus hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, hidup di lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh layanan kesehatan.

Baca juga: Dukung Pemanfaatan e-Katalog Sektoral, Kemenkumham Jateng Buka Layanan Pendaftaran

RUU ini, lanjut legislator dapil Kalimantan Timur itu, juga ingin memelihara derajat kesehatan mental masyarakat setinggi-tingginya sebagai upaya pembentukan SDM dan daya saing Bangsa Indonesia. Para pemangku kepentingan dari berbagai bidang psikologi sudah diundang, termasuk para dekan fakultas psikologi daru universitas negeri, seperti UI, UGM, hingga Unpad. Bahkan beberapa asosiasi psikologi pun telah diundang.

“Berdasarkan masukan maupun kunjungan kerja, Panja berpandangan, ilmu psikologi mengalami perkembangan luar biasa. Pengaturan substansi RUU ini harus memperhatikan dinamika perkembangan bidang psikologi, termasuk mengakomodir isu-isu krusial yang berdampak pada profesi, " tutur Hetifah lebih lanjut. (mh/sf)